JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tindakan tegas! Direktur PT Wahana Adyawarna (WA), Menas Erwin Djohansyah, dijemput paksa oleh tim penyidik KPK pada Rabu (24/9) malam. Penangkapan ini terkait dugaan suap kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan.
Penasihat hukum Menas Erwin, Elfano Eneilmy, membenarkan penangkapan tersebut.
Ia menyatakan bahwa pihaknya menghormati tindakan KPK, karena secara hukum merupakan hak lembaga tersebut setelah kliennya dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan.
“Upaya paksa penjemputan ini secara hukum adalah murni hak dari KPK setelah terpenuhinya syarat tidak datang memenuhi panggilan sebanyak 2 kali,” ujar Elfano.
Ia menambahkan bahwa timnya belum bisa langsung memberikan pendampingan hukum karena sedang berada di luar kota.
Menas Erwin sendiri merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Meskipun konstruksi kasusnya belum dijelaskan secara detail oleh KPK, nama Menas Erwin sebelumnya sempat muncul dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap Hasbi Hasan, namun saat itu ia disebut sebagai pihak pemberi gratifikasi.
Baca Juga:
Leony Kritik Anggaran Tangsel, Walikota Benyamin Siap Beri Penjelasan!
Dalam dakwaan tersebut, terungkap bahwa Menas Erwin diduga memberikan fasilitas penginapan mewah kepada Hasbi Hasan di beberapa hotel di Jakarta, dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah.
Fasilitas tersebut diduga diberikan sebagai imbalan atas pengurusan perkara di MA.
(Rincian fasilitas penginapan yang diduga diberikan Menas Erwin kepada Hasbi Hasan:)
– 5 April – 5 Juli 2021: Fasilitas penginapan di Fraser Residence Menteng senilai Rp120.100.000
– 24 Juni – 21 November 2021: Fasilitas penginapan di The Hermitage Hotel Menteng senilai Rp240.544.400
– 21 November 2021 – 22 Februari 2022: Fasilitas penginapan di Novotel Cikini senilai Rp162.700.000
Kasus ini semakin menambah daftar panjang skandal korupsi yang melibatkan oknum di lingkungan Mahkamah Agung.
Baca Juga:
Gubernur Andra Soni Gandeng Advokat KAI Kawal Program Sekolah Gratis di Banten!
KPK diharapkan dapat mengungkap tuntas kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke pengadilan.
