JAKARTA – Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari pakar hukum tata negara, Mahfud MD. Mantan Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini mengungkapkan bahwa dirinya sempat ditawari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto!
Kisah ini bermula pada Minggu malam, 7 September 2025, menjelang pengumuman reshuffle kabinet. Seorang jenderal senior (yang namanya dirahasiakan) menghubungi Mahfud dan memintanya segera datang ke Jakarta.
“‘Pak Mahfud di mana?’ ‘Saya di Yogya’. ‘Ke sini (Jakarta)’ katanya oleh sang jenderal,” ungkap Mahfud dalam kanal Youtube pribadinya, Senin (22/9/2025).
Mahfud menuturkan, pada pertemuan yang berlangsung pada Selasa (9/9/2025), sang jenderal menawarkan langsung posisi Menko Polkam.
“‘Pak Mahfud, ini Menko Polhukam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud’,” ujar Mahfud menirukan ucapan jenderal tersebut.
Baca Juga:
PSHT dan Polres Serang Bergandengan Tangan, Bina Generasi Muda yang Unggul
Namun, tawaran menggiurkan itu ditolak Mahfud! Apa alasannya?
Mahfud berpegang teguh pada komitmen dan etika politik yang telah lama ia anut. “Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” tegasnya.
Mahfud merasa tidak etis menerima jabatan tersebut, mengingat dirinya adalah rival politik Prabowo dalam Pilpres 2024, menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.
“Yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak, sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin apa namanya ‘saya ingin masuk ke situ’ tidak etis,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Prabowo akhirnya menunjuk Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam pada Rabu (17/9/2025), menggantikan Budi Gunawan.
Baca Juga:
Guru Madrasah Swasta Serang Bergerak ke Jakarta: Tuntut Kesejahteraan dan Kepastian Status
Pengakuan Mahfud MD ini membuka tabir tentang dinamika di balik layar pembentukan Kabinet Merah Putih. Sebuah tawaran jabatan strategis, penolakan berlandaskan etika, dan keputusan akhir yang menentukan arah pemerintahan.
