JAKARTA – Kasus Wali Kota Prabumulih, Arlan, bagaikan drama sinetron yang menggelikan sekaligus memprihatinkan. Bagaimana tidak, seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan, justru dengan entengnya memecat kepala sekolah dan sekuriti hanya karena anaknya ditegur membawa mobil ke sekolah. Aksi “koboi” ala Arlan ini sontak memicu badai kritik dan kecaman dari berbagai pihak, bahkan menyeretnya dalam pusaran masalah yang semakin pelik.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, tak kuasa menahan geram atas tindakan sewenang-wenang Arlan. Dengan nada tegas, ia mendukung penuh langkah Mendagri Tito Karnavian untuk menjatuhkan sanksi setimpal kepada sang wali kota.
“Setuju (sanksi untuk Arlan)! Mendagri kan pembina pemerintah daerah, bisa kasih teguran, bahkan sanksi lain,” ujarnya, seolah tak habis pikir dengan kelakuan Arlan.
Pernyataan Dede ini bak gayung bersambut dengan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri). Lembaga pengawas internal itu dengan gamblang menyatakan bahwa pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, cacat prosedur dan melanggar aturan.
“Pencopotan ASN, apalagi kepsek, itu ada aturan mainnya. Bukan kayak main monopoli, seenaknya sendiri!” cetus seorang sumber di Itjen Kemendagri, dengan nada kesal.
Baca Juga:
Titik Terang Pasokan BBM: Seluruh SPBU Swasta Gandeng Pertamina
Ironisnya, Arlan sendiri akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Roni. Namun, permintaan maaf itu terasa hambar, mengingat arogansi yang telah ia tunjukkan sebelumnya. “Saya khilaf, lepas kontrol,” ujarnya singkat, seolah meremehkan dampak dari tindakannya.
Yang lebih menyedihkan, kasus ini tak hanya menimpa sang kepala sekolah. Seorang sekuriti yang malang juga ikut menjadi korban, hanya karena menjalankan tugasnya dengan benar.
Ia ikut dimutasi, diduga atas perintah Arlan, karena berani menegur anak sang wali kota.
Kini, Arlan terancam sanksi tegas dari pemerintah pusat. Masyarakat pun menanti, apakah sanksi tersebut akan mampu memberikan efek jera, ataukah Arlan akan terus menunjukkan perilaku “aji mumpung”-nya sebagai seorang pejabat publik.
Baca Juga:
Tambang Ilegal Merajalela? Gubernur Jabar Ambil Tindakan Tegas, Menteri ESDM Justru Bingung!
Yang jelas, kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan dan potret buram bagi birokrasi di daerah.
