JAKARTA – Ekuador dilanda kerusuhan besar yang memaksa pemerintah memberlakukan keadaan darurat selama 60 hari. Gelombang protes meluas dipicu oleh keputusan pemerintah mencabut subsidi solar secara mendadak pada minggu lalu, memicu kemarahan dan kepanikan di kalangan masyarakat.
Mengutip laporan Fox News, Presiden Daniel Noboa mengambil langkah drastis dengan mengumumkan keadaan darurat demi meredakan situasi yang semakin memanas.
Keputusan ini akan berlaku di 24 provinsi di seluruh negara, menyusul apa yang disebut pemerintah sebagai “kerusuhan internal yang parah”. Angkatan bersenjata dan kepolisian nasional telah dikerahkan ke berbagai kota untuk menjaga ketertiban.
Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Ekuador dalam sebuah pernyataan menjelaskan bahwa pengerahan pasukan tersebut bertujuan untuk mencegah gangguan terhadap layanan publik dan menjamin kebebasan bergerak bagi masyarakat umum.
“Deklarasi ini tidak membatasi pergerakan publik atau memberlakukan jam malam. Namun, hak atas kebebasan berkumpul akan ditangguhkan setiap saat untuk setiap pertemuan yang bertujuan mengganggu layanan publik dan menghambat hak serta kebebasan penduduk lainnya,” demikian pernyataan dari Kedutaan Besar AS.
Laporan dari berbagai sumber, termasuk rekaman video yang beredar, menunjukkan warga Ekuador terlibat bentrokan sengit dengan pasukan polisi di ibu kota Quito.
Para pengunjuk rasa dengan berani membongkar pagar dan barikade, sementara polisi merespons dengan tembakan gas air mata di jalanan.
Pemicu Kemarahan: Pencabutan Subsidi Solar
Pemerintah Ekuador pada hari Jumat mengumumkan penghapusan subsidi solar nasional mulai hari Sabtu.
Baca Juga:
Tangisan Warga Lebak Selatan: Jalan Hancur, Harapan Hancur!
Langkah ini diambil dengan alasan untuk mengalihkan dana tersebut ke program-program sosial, dengan harapan dapat meringankan beban keuangan negara yang semakin berat.
“Selama beberapa dekade, subsidi solar telah membebani anggaran negara sebesar US$1,1 miliar (sekitar Rp 18 triliun), tanpa benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan,” tulis pemerintah Ekuador dalam sebuah pernyataan di platform X (sebelumnya Twitter).
Keputusan tersebut menyebabkan harga solar melonjak drastis dalam semalam, dari US$1,80 (sekitar Rp 29.600) per galon menjadi US$2,80 (sekitar Rp 45.900).
Ini mengakhiri subsidi yang telah berlangsung selama puluhan tahun, sebuah langkah yang sebelumnya pernah dicoba oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, namun selalu ditentang oleh masyarakat.
Dampak Langsung ke Kantong Rakyat Miskin?
Meskipun pemerintah menjanjikan pengalihan dana subsidi ke program sosial, warga Ekuador tetap khawatir bahwa kenaikan harga solar akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat termiskin di negara itu.
Kenaikan harga solar diperkirakan akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi, yang akan semakin membebani masyarakat kecil.
Pemerintah Ekuador berencana menerapkan mekanisme stabilisasi harga pada 11 Desember, sebagai langkah untuk melindungi konsumen dari fluktuasi harga global. Namun, detail mengenai rencana tersebut masih belum jelas, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat.
Situasi di Ekuador saat ini sangat tegang dan tidak pasti. Pemerintah berupaya keras untuk meredakan kerusuhan dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
Baca Juga:
Bhayangkara Sport Day: Layanan Perpanjang SIM Ramaikan Bundaran HI
Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar, dan masa depan Ekuador masih belum jelas.
