JAKARTA – Gelombang panas menerpa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seiring dengan babak baru dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Pengamat politik dan hukum terkemuka, Muslim Arbi, dengan lantang mendesak KPK untuk memeriksa Sunanto, sosok yang akrab disapa Cak Nanto—mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sekaligus mantan Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) di era Menteri Yaqut Cholil Qoumas. Apa yang membuat nama Cak Nanto mencuat dalam pusaran kasus ini?
Menurut Muslim Arbi, posisi strategis Cak Nanto sebagai mantan juru bicara Kemenag menempatkannya dekat dengan jantung kebijakan haji.
“KPK harus menelusuri semua pihak yang memiliki akses informasi soal kuota haji, termasuk Cak Nanto, agar jelas aliran dana ini,” tegasnya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).
Pernyataan ini seolah menyiratkan bahwa Cak Nanto memiliki informasi kunci yang dapat mengungkap tabir gelap praktik korupsi ini.
Arbi menekankan pentingnya pendekatan “follow the money”—sebuah strategi investigasi yang fokus pada pelacakan aliran dana untuk mengungkap semua pihak yang menikmati hasil haram dari dugaan praktik jual-beli kuota haji.
Apakah KPK akan mengikuti jejak uang ini hingga ke pihak-pihak yang lebih tinggi?
KPK sendiri telah mengumumkan penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan serta pembagian kuota haji 2023–2024. Sebagai langkah konkret, lembaga antirasuah ini menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang diduga mengalir melalui berbagai rekening, bahkan berpotensi melibatkan pencucian uang.
Skandal ini semakin pelik dengan indikasi pencucian uang yang melibatkan dana haji.
Langkah ini diambil setelah Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR menemukan kejanggalan yang mencolok dalam distribusi tambahan kuota haji sebanyak 20.000 orang. Ke mana larinya kuota tersebut? KPK telah bergerak cepat dengan memeriksa sejumlah pejabat Kemenag dan pihak swasta terkait, serta menyita dokumen keuangan penting.
Namun, publik masih menanti kejutan-kejutan lain yang mungkin muncul dari dokumen-dokumen tersebut.
Hingga saat ini, KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut Cak Nanto sebagai pihak yang diperiksa atau tersangka. Pihak Sunanto pun masih bungkam, belum memberikan tanggapan terkait desakan pemeriksaan yang semakin santer di ruang publik.
Baca Juga:
Jumat Berkah Polres Way Kanan, Kapolres Didik Kurnianto Serahkan Bantuan Sosial ke Warga
Ketidakpastian ini menambah bumbu misteri dalam kasus yang mengusik rasa keadilan masyarakat.
Meski desakan pemeriksaan menguat, prinsip hukum tetap menjadi kompas dalam proses ini. KPK memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang relevan untuk dimintai keterangan.
Namun, dalam pemberitaan, penting untuk membedakan antara dugaan atau tuntutan publik dengan fakta hukum yang telah terverifikasi. Jangan sampai opini publik menggiring opini hukum.
Penyebutan nama seseorang dalam konteks dugaan tidak serta-merta mengindikasikan keterlibatan pidana.
Status hukum seseorang hanya dapat diputuskan melalui proses penyidikan yang transparan dan pengadilan yang adil. Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan tanpa intervensi dari pihak manapun.
Kasus kuota haji ini memiliki dampak yang sangat luas karena menyangkut ibadah dan kepercayaan jutaan umat Muslim. Tekanan publik agar penyidikan tuntas berpotensi memengaruhi stabilitas politik, terutama menjelang musim haji berikutnya.
Pemerintah, Kemenag, dan KPK diharapkan untuk menjaga transparansi demi menjaga kepercayaan publik yang merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Desakan Muslim Arbi agar KPK memeriksa Cak Nanto menjadi babak baru yang menarik dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji. Meskipun demikian, hingga kini belum ada bukti hukum yang secara langsung menempatkan Sunanto sebagai pihak terperiksa atau tersangka.
Semua mata tertuju pada langkah resmi KPK dan hasil kerja sama dengan PPATK untuk mengungkap aliran dana secara menyeluruh. Mampukah KPK mengungkap jaringan korupsi ini hingga ke akar-akarnya?
Kasus ini menjadi pengingat yang sangat penting tentang perlunya integritas dalam pengelolaan ibadah haji.
Lebih dari itu, kasus ini juga menjadi ujian kredibilitas bagi lembaga hukum Indonesia dalam menuntaskan perkara yang menyangkut kepentingan jutaan jemaah haji.
Baca Juga:
HUT ke-80 RI: Bupati Serang Serukan Perang Melawan Korupsi dan Narkoba
Akankah keadilan dapat ditegakkan dalam kasus ini? Waktu akan menjawabnya.
