JAKARTA – Sorotan tajam kembali menghujani Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kali ini, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) melancarkan kritik pedas terkait besaran gaji dan tunjangan yang diterima para wakil rakyat. Meski sejumlah tunjangan telah dipangkas, Formappi menilai “take home pay” anggota dewan masih terlalu menggiurkan dan mendesak adanya evaluasi menyeluruh.
“Jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya!” seru Lucius Karus, Peneliti Formappi, dengan nada prihatin. Formappi mempertanyakan, mengapa DPR terkesan setengah hati dalam melakukan pembenahan. Penghapusan tunjangan perumahan, misalnya, dinilai hanya menyentuh permukaan masalah.
Kritik tajam juga diarahkan pada tunjangan komunikasi intensif yang mencapai Rp 20 juta per bulan. “Eksekusi tunjangan ini tidak jelas,” tegas Lucius, “mengingat banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif.” Apakah tunjangan ini benar-benar efektif menyerap aspirasi rakyat, atau justru menjadi pemborosan yang tak terkendali?
Tak hanya itu, Formappi juga menyoroti “duet maut” tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang dinilai memiliki makna serupa, namun tetap digelontorkan dengan nominal fantastis.
Baca Juga:
Aspirasi Buruh Didengar, DPR dan Pemerintah Bahas RUU Ketenagakerjaan Bersama KSP-PB
“Kenapa mesti dibikin menjadi dua jenis tunjangan? Apalagi nominal untuk masing-masingnya cukup besar,” ujar Lucius, seolah menyiratkan kejanggalan dalam sistem penggajian DPR.
Lebih lanjut, Formappi menuding adanya indikasi “strategi menambah pundi-pundi” melalui tunjangan-tunjangan yang tumpang tindih, seperti tunjangan peningkatan fungsi dan honorarium kegiatan.
Tunjangan reses, tunjangan aspirasi, dan rumah aspirasi pun tak luput dari sorotan, menambah panjang daftar “fasilitas” yang dinikmati anggota dewan.
Dengan nada geram, Formappi mendesak DPR RI untuk segera membuka diri terhadap evaluasi yang transparan dan akuntabel.
Baca Juga:
Isu Titipan Bayangi Rekrutmen PT PWI Plant 2, Polda Banten Beri Klarifikasi
Publik menanti gebrakan nyata dari para wakil rakyat untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar sibuk mengamankan “pundi-pundi” pribadi.
