SERANG – Program Bangun Jalan Desa (Bang Andra), sebuah inisiatif dari Gubernur Banten Andra Soni, dengan cepat menarik perhatian dan harapan masyarakat. Baru berjalan tiga bulan, program ini telah menerima 431 usulan perbaikan jalan desa dari berbagai penjuru Banten. Data yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hingga pertengahan Agustus 2025 ini menunjukkan antusiasme yang besar dari masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi Hartawan, mengungkapkan bahwa tingginya angka usulan ini mencerminkan betapa program ini sangat dinantikan. Menurutnya, jalan desa memiliki peran vital sebagai urat nadi kehidupan warga, terutama dalam menggerakkan perekonomian lokal.
“Selama ini, masalah klasik di desa adalah akses jalan. Begitu jalannya rusak, aktivitas ekonomi tersendat, anak sekolah susah berangkat, distribusi hasil pertanian terhambat. Karena itu, sejak awal Gubernur menekankan agar program ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Deden pada Kamis (21/8), menjelaskan latar belakang program ini.
Namun, di tengah tingginya animo masyarakat, Pemprov Banten baru mampu merealisasikan perbaikan 60 ruas jalan desa pada tahun anggaran 2025. Alokasi anggaran ini terbagi menjadi 40 ruas yang didanai dari APBD murni dan tambahan 20 ruas yang akan dikerjakan melalui APBD perubahan. Keterbatasan anggaran ini menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang begitu besar.
Deden menjelaskan bahwa Program Bang Andra merupakan wujud kolaborasi antara Pemprov Banten dengan pemerintah kabupaten/kota. Prosesnya melibatkan verifikasi usulan pembangunan jalan desa di tingkat kabupaten/kota sebelum diajukan ke provinsi.
“Semua prosesnya melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga desa. Bahkan, anggota dewan juga bisa mengusulkan sesuai aspirasi masyarakat yang diterima,” tegasnya, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak.
Prioritas pembangunan jalan desa ditentukan berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, terutama akses menuju sarana kesehatan, pendidikan, dan dukungan terhadap sektor pertanian. Strategi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi jumlah desa tertinggal di Banten.
Baca Juga:
Panen Jagung di Silebu: Kapolres Serang Buktikan Sinergi Polri-Masyarakat Tingkatkan Ketahanan Pangan!
“Indikator yang kami kejar adalah desa tertinggal. Maka, akses ke puskesmas, sekolah, hingga jalur distribusi hasil pertanian menjadi faktor utama penentuan titik pembangunan,” jelas Deden, menggarisbawahi fokus program pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Lebih lanjut, Deden menegaskan bahwa Program Bang Andra tidak bertujuan untuk mengambil alih kewenangan kabupaten/kota, melainkan sebagai bentuk dukungan Pemprov Banten untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Prinsipnya, provinsi membantu mempercepat pembangunan. Kabupaten/kota tetap harus berkomitmen melaksanakan pembangunan infrastruktur desa. Program Bang Andra hadir untuk memperkuat, bukan menggantikan,” ujarnya, meluruskan persepsi yang mungkin timbul.
Dengan adanya Program Bang Andra, diharapkan desa-desa di Banten akan memiliki akses jalan yang lebih baik, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan bagi warga desa. Dampak tersebut meliputi kelancaran transportasi anak sekolah, berkurangnya biaya logistik hasil pertanian, hingga potensi tumbuhnya wisata desa.
“Kalau jalan sudah bagus, desa bisa berkembang lebih cepat. Indeks desa membangun naik, angka desa tertinggal turun, dan ekonomi masyarakat meningkat. Itulah tujuan akhir Program Bang Andra,” pungkas Deden, menggambarkan visi besar dari program ini.
Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, menambahkan informasi teknis terkait anggaran dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Ia menjelaskan bahwa anggaran di APBD murni untuk 40 ruas jalan desa mencapai Rp83 miliar dengan total panjang sekitar 33 kilometer. Sementara itu, untuk Perubahan APBD direncanakan sebesar Rp100 miliar untuk 20 ruas jalan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Lebak menjadi daerah dengan usulan terbanyak, diikuti oleh Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang. Jenis pekerjaan yang dilakukan akan disesuaikan dengan kondisi wilayah.
Baca Juga:
FGD Penyusunan Pedoman Pengamanan Perwakilan Asing dan Organisasi Internasional
“Di Banten selatan, seperti Lebak dan Pandeglang, mayoritas menggunakan betonisasi karena kondisi tanah lembek dan rawan rusak bila hanya diaspal. Sedangkan di daerah tengah dan utara, digunakan hotmix untuk mempercepat pengerjaan sekaligus menjaga kualitas jalan,” ungkap Arlan, memberikan gambaran detail tentang implementasi program di lapangan.
