JAKARTA – Gemerlap Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 mendadak ternoda. Di tengah pidato kenegaraan yang (seharusnya) khidmat, sejumlah anggota parlemen justru kepergok asyik berjoget ria! Pemandangan kontras ini bagaikan tamparan keras bagi jutaan rakyat yang masih berjuang mengatasi kesulitan ekonomi, memicu gelombang kritik pedas dan pertanyaan besar: ke mana perginya rasa empati para wakil rakyat?
Ironi ini seolah ditegaskan oleh “sentilan” Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya: “Suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata, ada pesan. Di balik setiap pesan, ada keresahan. Di balik keresahan, ada harapan.” Namun, di tengah alunan musik yang menggoda, pesan-pesan itu seolah tenggelam dalam euforia sesaat.
Laporan ini dengan tajam membandingkan suasana “hajatan” di Senayan dengan tradisi persidangan di negara lain yang lebih khidmat dan fokus pada substansi. Pertanyaannya, mengapa di saat rakyat menjerit, wakilnya justru berdansa?
“Bukan salah lagu Sajojo atau Fa Mi Re yang diputar, tetapi justru sikap anggota Dewan terhormat,” tulis laporan tersebut dengan nada getir. “Mereka tidak bisa menempatkan diri dalam situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu dengan suasana kebatinan rakyat yang tengah berjuang dalam keterpurukan.”
Tak pelak, memori publik pun tertuju pada sosok Hana Rawhiti Maipi Clarke, anggota parlemen Selandia Baru yang membela hak-hak Suku Maori dengan penuh semangat.
Hana menari Haka sebagai simbol perlawanan budaya, sebuah kontras mencolok dengan aksi joget ria di Senayan yang dinilai jauh dari representasi aspirasi rakyat.
Baca Juga:
Memo Viral Berbuntut Pencopotan Wakil Ketua DPRD Banten
Lebih jauh, laporan ini menyoroti sederet isu krusial yang luput dari perhatian para “penari” Senayan. Mulai dari carut-marut kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), target produksi beras nasional yang dianggap utopis, hingga data-data Badan Pusat Statistik (BPS) yang penuh tanda tanya.
“Bayangkan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih terjadi sejumlah kendala di lapangan: makanan basi atau lemahnya tata kelola penyalurannya. Semua itu tidak dikritisi tajam oleh anggota parlemen kita,” ungkap laporan tersebut, menyoroti minimnya pengawasan terhadap program-program yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Di tengah badai PHK dan jutaan generasi muda yang terjerat pengangguran, pemandangan anggota parlemen berjoget ria tentu terasa menyesakkan dada.
Data BPS menunjukkan bahwa angka pengangguran masih mengkhawatirkan, namun isu ini seolah tenggelam dalam hingar bingar perayaan di Senayan.
“Ternyata joget lebih dipentingkan di saatnya rakyatnya sudah kejang-kejang mengalami kehidupan yang semakin susah dan pengap,” sindir laporan tersebut, menyimpulkan bahwa aksi joget para pejabat adalah cerminan dari matinya empati dan hilangnya kepekaan terhadap realita.
Ironisnya, di penghujung laporan, diingatkan bahwa rakyat akan kembali diuji dengan rencana kenaikan iuran BPJS. Usai perayaan kemerdekaan yang gemerlap, beban hidup justru semakin menghimpit.
Baca Juga:
Siap Jadi ASN Profesional? IPDN Buka Seleksi!
Senayan mungkin bergoyang, namun rakyat tetap harus berjuang.
