Wakil Bupati (Wabup) Serang, Muhammad Najib Hamas, tegas berkomitmen memberantas praktik pencaloan dalam perekrutan tenaga kerja. Komitmen ini dibangun bersama Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seperti ditegaskan Najib usai menghadiri kegiatan “Stop Pencaloan: Membangun Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan” di Swiss Belinn Modern Cikande, Selasa (8/7/2025).
“Acara Kemenaker ini memperkuat komitmen Pemkab Serang dan Forkopimda. Sebelumnya, kita sudah mendeklarasikan Satgas tingkat Kabupaten Serang. Hari ini, komitmen tersebut dipertegas oleh Menaker, Gubernur, dan Kapolda,” ujar Najib. Ia menambahkan bahwa semua perusahaan wajib mematuhi aturan: melapor, membuka lowongan secara transparan, dan melakukan seleksi kompetensi yang dipublikasikan. “Ini yang diharapkan masyarakat Kabupaten Serang,” tegasnya.
Langkah konkrit pun diambil. Pemkab Serang tengah membentuk Satgas Pungli tenaga kerja yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, Polri, TNI, dan masyarakat. “SK Satgas akan segera ditandatangani oleh Bupati Serang,” tambahnya. Meski SK belum terbit, edukasi kepada masyarakat, kepala desa, dan dunia usaha sudah dilakukan. “Setelah SK ditandatangani, kami akan mengundang stakeholder untuk menjaga ekosistem investasi di Kabupaten Serang,” terang Najib.
Baca Juga:
Kemenperin: Relokasi Pabrik ke Jawa Tengah Wajar Asalkan Tetap Berproduksi di Indonesia
Intinya, edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha menjadi prioritas. Transparansi informasi lowongan kerja juga ditekankan. “Selama ini kan kesannya sembunyi-sembunyi. Kita apresiasi penguatan komitmen dari Menteri, Gubernur, Kapolda, DPRD, dan lainnya. Ke depan, ini konsen kita bersama. Jika menemukan praktik pencaloan, laporkan ke kepolisian setempat,” tegas Najib.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Yassierli, menyatakan kegiatan “Stop Pencaloan” di Serang merupakan yang ketiga setelah Karawang dan Bekasi. Tujuannya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik, khususnya dalam rekrutmen yang kerap menimbulkan keresahan masyarakat.
“Stop pencaloan bukan sekadar surat edaran, butuh komitmen bersama. Kita melihat komitmen kuat di Banten, dari Gubernur, Kapolda, Bupati, hingga Polres. Industri juga hadir. Kami memfasilitasi dan memperkuat komitmen ini. Ke depan, kita akan bahas norma kerja, hubungan industrial, dan hal lainnya. Program ‘Poliran’ (Polisi Peduli Pengangguran) dari Kapolda sangat bagus. Kemenaker butuh dukungan semua pihak,” pungkas Menaker Yassierli.
Baca Juga:
Kapolresta Tangerang Luncurkan Tangerang Sigap & Wangsakara
Acara dihadiri Wakil Menaker Immanuel Ebenezer, Gubernur Banten Andra Soni, Kapolres Serang AKBP Candra Sasongko, perwakilan perusahaan se-Kabupaten Serang, Pj Sekda Kabupaten Serang Ida Nuraida, dan tamu undangan lainnya.
