SERANG – Gubernur Banten Andra Soni menginisiasi pembangunan Pos Pelayanan Desa Sejahtera di seluruh desa di Provinsi Banten untuk mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten Tahun 2025 di Le Semar Hotel, Jl Bhayangkara No. 50, Kota Serang, Jumat (23/5/2025). Ia menjelaskan pembangunan Pos Pelayanan Desa Sejahtera akan menjadi kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa. “Kita akan coba bagaimana kita bersama-sama dengan kepala desa untuk membangun Pos Pelayanan Desa Sejahtera. Kita minta dukungan dari para kepala desa untuk menyiapkan lahan-lahannya, nanti yang bangun Provinsi,” ujar Andra Soni.
Pos pelayanan ini dirancang multifungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat desa. “Pos Pelayanan Desa Sejahtera bisa dimanfaatkan untuk Posyandu, bisa dimanfaatkan untuk koperasi merah putih, bisa dimanfaatkan aktivitas kegiatan perangkat desa dan aktivitas masyarakat desa,” jelasnya.
Baca Juga:
Resmi, UMP Banten 2026 Naik Jadi Rp3,1 Juta Setelah Audiensi Buruh
Pos pelayanan akan menjadi akses warga terhadap layanan kesehatan dasar, kegiatan ekonomi melalui koperasi, serta pusat kegiatan administrasi dan sosial desa, sehingga pelayanan masyarakat desa menjadi lebih mudah dan terpusat. “Tugas kepala desa sangat berat, apa-apa semuanya ditumpukan ke kepala desa,” ungkap Andra Soni.
Ia berharap Musda DPD APDESI menghasilkan keputusan strategis untuk kemajuan desa dan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pertumbuhan desa agar makmur dan maju.
Andra Soni juga menyoroti potensi besar desa-desa di Provinsi Banten, terutama karena kedekatannya dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ia mendorong APDESI untuk membangun jejaring dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan akademisi, guna mengoptimalkan potensi desa dan menarik lebih banyak aktivitas positif ke wilayah pedesaan. Selain Pos Pelayanan Desa Sejahtera, Pemerintah Provinsi Banten juga memiliki program lain untuk mendukung sumber daya manusia di desa, seperti program Sarjana Penggerak Desa melalui bantuan keuangan desa.
Baca Juga:
Indonesia Bidik Pusat Tekstil Global: Investasi, Inovasi, dan Daya Saing Jadi Kunci
“Akhirnya kita akan punya banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi dari desa, lulusan itu nanti akan kita laksanakan pembimbingan dan pengarahan agar bisa mendapatkan bantuan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Kementerian Keuangan sehingga bisa melanjutkan sekolah hingga ke luar negeri,” tambah Andra Soni. Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim dan Plh. Sekretaris Daerah Deden Apriandhi H. turut hadir dalam acara tersebut.
