SERANG – Pemerintah Provinsi Banten tengah berada di persimpangan penting dalam upaya pembenahan tata kelola lembaga-lembaga milik daerah setelah terungkapnya berbagai persoalan serius yang menimpa salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT ABM (nama lengkap disingkat), di mana muncul dugaan tindak pidana korupsi berskala besar dan laporan soal raibnya dana mencapai puluhan miliar rupiah. Persoalan ini telah memicu respons kuat dari pemerintah provinsi, yang kini memastikan akan melakukan perombakan total struktur organisasi dan mekanisme pengelolaan lembaga tersebut sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja lembaga milik daerah.
Sebelumnya, muncul tudingan bahwa sejumlah dana dalam skala besar, lebih dari Rp 60 miliar, tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Isu ini membangkitkan keresahan masyarakat dan mendorong pejabat pemerintah provinsi untuk bertindak cepat. Gubernur Banten bersama jajaran pemerintah menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat tinggal diam melihat masalah seperti ini terus berlarut-larut tanpa pembenahan serius. Karena itu, selain melakukan evaluasi internal, Pemprov Banten juga mengupayakan perubahan struktural besar-besaran di internal PT ABM, termasuk kemungkinan restrukturisasi manajemen dan pengawasan secara menyeluruh.
Langkah pemerintah ini dilakukan bukan hanya karena persoalan keuangan yang hilang tetapi juga sebagai upaya mencegah potensi masalah serupa terjadi di masa mendatang. Komitmen tersebut mencakup peningkatan peran inspektorat daerah untuk secara rutin melakukan audit terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja lembaga BUMD. Hal ini juga menjadi sinyal kuat bagi seluruh BUMD di Banten bahwa tata kelola keuangan dan organisasi harus mulai dikelola dengan prinsip yang jauh lebih profesional dan transparan.
Dalam pernyataan resminya, Gubernur Banten menyampaikan bahwa perubahan mendasar ini bukan semata-mata menindak kasus yang sedang bergulir, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa BUMD adalah aset penting daerah yang seharusnya dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik—transparan, akuntabel, efisien, dan bertanggung jawab.
Perombakan total ini mencakup beberapa aspek utama. Pertama, penataan struktur organisasi agar lebih sederhana, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berorientasi pada pelayanan optimal bagi masyarakat. Kedua, evaluasi terhadap jajaran direksi dan dewan pengawas di mana kemampuan kompetensi, integritas, dan kinerja akan dijadikan dasar utama dalam pemilihan pengelola selanjutnya. Ketiga, penerapan sistem pengawasan internal dan eksternal yang lebih kuat, termasuk keterlibatan auditor independen jika diperlukan.
Baca Juga:
Blue Light Melintasi Serang-Jakarta: Amankan Jalan, Tertibkan Parkir
Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran dan aliran dana lembaga juga menjadi fokus utama pemerintah provinsi. Mekanisme pelaporan keuangan akan disusun lebih ketat dan akan diawasi oleh tim internal khusus yang memiliki akses penuh untuk memastikan tidak adanya lagi praktik yang menyimpang. Penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis elektronik atau digitalisasi catatan juga menjadi salah satu poin penting agar setiap transaksi dapat dilihat, ditelusuri, dan diaudit secara real time.
Tindakan tegas pemerintah provinsi ini mendapat respons beragam dari berbagai kalangan. Di sisi masyarakat, langkah ini dipandang sebagai bentuk komitmen serius pemerintah untuk memperbaiki dan menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Banyak warga yang sebelumnya resah melihat kabar dana hilang yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Dengan adanya janji perombakan total, masyarakat berharap pemerintah akan lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut dan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelamatkan aset daerah.
Sementara itu, beberapa pengamat kebijakan publik menilai bahwa langkah reformasi struktural ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Menurut mereka, kasus seperti ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial tetapi juga bisa merusak citra lembaga itu sendiri dan pemerintah yang menaunginya. Oleh sebab itu, penataan organisasi yang serius sekaligus penguatan mekanisme pengawasan harus dilakukan tanpa kompromi agar BUMD dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang membantu pembangunan ekonomi daerah.
Di luar masalah BUMD, Pemerintah Provinsi Banten juga tengah menghadapi tugas besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang realisasinya hingga awal November telah mencapai sekitar 78,9 persen dari target Rp 10,50 triliun, menunjukkan bahwa penyusunan anggaran dan penyerapan belanja daerah masih membutuhkan percepatan agar program-program prioritas dapat terealisasi secara optimal. Pemprov juga berupaya membuat skema anggaran baru dalam penyusunan RAPBD 2026 yang menitikberatkan efisiensi dan keberpihakan terhadap masyarakat.
Keseluruhan dinamika ini — mulai dari kasus dugaan korupsi di BUMD hingga upaya perombakan total organisasi dan kebijakan anggaran yang lebih efisien — mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi Pemprov Banten dalam memperkuat tata pemerintahan daerah. Respons pemerintah dalam waktu dekat ini sangat ditunggu oleh publik, terutama terkait hasil audit atas dana yang diduga raib dan apakah pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.
Baca Juga:
Gubernur Andra Soni Pacu Pembangunan Transportasi Publik di Banten
Masyarakat pun berharap bahwa langkah besar yang diambil oleh pemerintah provinsi ini akan menjadi awal dari perbaikan sistemik yang menyeluruh di lingkungan pemerintahan, sehingga kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah tetap maksimal dan tidak lagi menimbulkan problematika yang kontraproduktif di masa mendatang.
