CILEGON – Pengurus Besar Al-Khairiyah mengeluarkan kritik tajam terhadap rencana transformasi besar-besaran yang tengah dijalankan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS). Kritik ini muncul di tengah dinamika restrukturisasi perusahaan pelat merah tersebut, yang belakangan menjadi perbincangan luas di dunia industri dan masyarakat, terutama terkait rencana pengurangan karyawan melalui program pensiun dini massal dan suntikan dana baru yang besar dari pihak pemegang saham. Pernyataan tegas dari organisasi masyarakat yang berdiri sejak puluhan tahun ini mencerminkan keresahan di tengah upaya perubahan besar yang melibatkan salah satu ikon industri baja nasional.
Ketua Umum PB Al-Khairiyah, Haji Ali Mujahidin, menyampaikan bahwa pihaknya menolak rencana pengurangan ratusan tenaga kerja melalui skema Program Pengunduran Diri Sukarela yang diusulkan oleh manajemen Krakatau Steel. Menurutnya, langkah itu tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Ia menilai, isu pensiun dini massal justru dijadikan alasan untuk melegitimasi pencairan dana besar dari pemegang saham dalam rangka restrukturisasi — sebuah strategi yang berpotensi mengorbankan karyawan sebagai tumbal atas persoalan yang lebih kompleks di internal perusahaan.
Dalam pernyataannya, Haji Ali menegaskan bahwa persoalan yang tengah melanda Krakatau Steel bukan semata masalah tenaga kerja. Ia menyebutkan adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh oknum pejabat penting dalam manajemen perusahaan sebagai salah satu akar konflik yang perlu ditangani secara serius. “PHK jangan dijadikan alasan untuk mencari simpati atau justifikasi terhadap pencairan dana dari pemegang saham. Ini harus dilihat sebagai bagian dari persoalan struktural yang lebih besar,” ujarnya dengan nada tegas.
Kekhawatiran PB Al-Khairiyah muncul di tengah rencana perusahaan yang mendapatkan persetujuan suntikan dana mencapai Rp4,9 triliun dari PT Danantara Asset Management (DAM). Suntikan modal ini merupakan bagian dari solusi restrukturisasi yang diajukan Krakatau Steel untuk memperkuat likuiditas, modal kerja, serta penataan kembali struktur perusahaan yang selama ini menghadapi tekanan finansial cukup berat. Dana itu disalurkan melalui skema pinjaman pemegang saham atau shareholder loan, dan telah disetujui oleh otoritas terkait sebagai bagian dari langkah menjaga keberlangsungan usaha.
Dari rincian yang diungkap oleh manajemen Krakatau Steel, dana tersebut akan dialokasikan untuk dua keperluan utama. Sebagian besar digunakan untuk modal kerja, membeli bahan baku operasional pabrik, serta mendukung operasional fasilitas produksi seperti Hot Strip Mill dan Cold Rolling Mill. Sisanya akan dialokasikan untuk program pengunduran diri sukarela melalui skema golden handshake dan penyehatan program dana pensiun karyawan. Skema ini dinilai penting bagi perusahaan yang tengah melakukan perombakan struktural besar untuk memastikan kelangsungan bisnisnya di tengah tekanan likuiditas dan kompetisi industri yang ketat.
Namun demikian, pro dan kontra terhadap rencana besar ini mengemuka di berbagai kalangan. PB Al-Khairiyah menilai bahwa pengurangan tenaga kerja justru akan memukul kehidupan pekerja dan komunitas sekitarnya, tanpa menjamin perbaikan fundamental dalam tata kelola perusahaan. Ali Mujahidin menekankan agar pemegang saham seperti Danantara mengevaluasi ulang keputusan pencairan dana besar tersebut apabila persoalan internal tidak diselesaikan terlebih dahulu. Menurutnya, tanpa pembenahan sistem yang mendalam, suntikan dana besar hanya akan menutup sementara masalah riil yang dihadapi perusahaan.
Baca Juga:
Sinergi Forkopimda Banten: Kunci Sukses Pembangunan Daerah dan Program Nasional
Kritik lain yang disampaikan adalah bahwa persoalan tata kelola seperti dugaan praktik KKN yang belum tuntas akan terus membayangi perusahaan jika tidak segera ditindaklanjuti dengan transparan dan akuntabel. Ali menambahkan bahwa jika tidak ada perubahan fundamental dalam pengelolaan perusahaan, beban akan kembali jatuh pada karyawan, sementara masalah struktural yang lebih mendasar tetap tidak tersentuh. Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan masyarakat terhadap masa depan pekerja lokal, khususnya di kawasan industri Cilegon dan sekitarnya, di mana Krakatau Steel menjadi salah satu pemberi kerja utama.
Di sisi lain, manajemen Krakatau Steel telah menegaskan bahwa restrukturisasi termasuk skema pensiun dini sukarela adalah bagian dari upaya mempertahankan kelangsungan perusahaan di tengah kondisi pasar baja yang penuh tekanan. Berdasarkan laporan manajemen, restrukturisasi ini didukung oleh persetujuan dari Badan Pengelola BUMN sebagai wakil pemerintah, menunjukkan adanya dukungan institusional terhadap langkah perusahaan untuk menata kembali kinerjanya. Pinjaman yang diberikan memiliki tenor jangka panjang, dengan harapan memberikan ruang bagi perusahaan untuk menata kembali struktur keuangan dan operasionalnya.
Manajemen juga menekankan bahwa program ini disusun dalam kerangka menjaga keberlanjutan usaha, bukan semata untuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Bahkan, sebagian analis melihat bahwa restrukturisasi tersebut penting untuk memperkuat posisi Krakatau Steel di pangsa pasar baja nasional, di mana persaingan dan tuntutan efisiensi semakin tinggi. Dengan adanya suntikan dana ini, perusahaan berpotensi meningkatkan efisiensi operasionalnya serta memperkuat struktur modal kerja untuk mendukung proses produksi yang lebih optimal.
Namun, kritikus berpendapat bahwa fokus restrukturisasi sering kali cenderung mengabaikan dampak sosial yang ditimbulkan. Bagi pekerja dan masyarakat lokal, pengurangan jumlah tenaga kerja bisa berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi keluarga dan komunitas sekitar, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada Krakatau Steel sebagai sumber penghidupan utama. Kekhawatiran ini memicu tuntutan agar proses restrukturisasi dilakukan secara lebih transparan dan inklusif, memberikan solusi yang adil bagi semua pemangku kepentingan — bukan hanya bagi investor atau pemegang saham.
Dalam konteks yang lebih luas, dinamika yang tengah berlangsung di Krakatau Steel menjadi cermin bagaimana perusahaan besar nasional harus menyeimbangkan antara kebutuhan bisnis untuk bertahan dan tumbuh dengan tanggung jawab sosial terhadap karyawan dan komunitasnya. Restrukturisasi di perusahaan industri berat seperti ini bukan hanya soal angka dan neraca keuangan, tetapi juga tentang dampak sosial dan ekonomi yang menyertainya.
Kisruh ini selanjutnya memunculkan seruan agar seluruh pihak terkait, termasuk pemegang saham, manajemen perusahaan, serta lembaga pengawas, duduk bersama untuk mencari solusi yang menyeluruh dan adil. Diskusi yang melibatkan suara pekerja, masyarakat sipil, serta ahli tata kelola perusahaan dinilai penting agar restrukturisasi tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, melainkan juga pada keberlanjutan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.
Baca Juga:
Pengamat Nilai Program Bang Andra Banten: Efektif Tingkatkan Ekonomi Desa, Berpotensi Diterapkan Nasional
Massa menunggu langkah lanjutan dari pihak Danantara dan manajemen Krakatau Steel, apakah usulan evaluasi internal dan pembenahan struktur perusahaan akan diakomodasi sebelum dana besar itu dicairkan. Sementara itu, perdebatan mengenai masa depan tenaga kerja dan arah restrukturisasi terus menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Bagi banyak pihak, bagaimana proses ini berjalan akan menjadi indikator penting bagi upaya reformasi perusahaan BUMN yang lebih adil dan berkelanjutan di masa mendatang.
