JAKARTA – Polri menegaskan komitmen penuh dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui pelaksanaan Operasi Lilin 2025. Operasi pengamanan tahunan ini tidak hanya berfokus pada kelancaran lalu lintas dan pencegahan gangguan keamanan, tetapi juga mengusung paradigma baru pelayanan kepolisian yang menitikberatkan pada kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat di momen keagamaan dan pergantian tahun.
Kesiapan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin langsung oleh Kapolri bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Rapat strategis ini dihadiri oleh Wakapolri, para wakil menteri terkait, perwakilan Panglima TNI, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, serta Pelaksana Tugas Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana. Kehadiran lintas kementerian dan lembaga tersebut mencerminkan kuatnya sinergi nasional dalam menyukseskan pengamanan Natal dan Tahun Baru.
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Operasi Lilin merupakan wujud konkret kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengamanan Nataru tidak boleh dimaknai semata sebagai rutinitas tahunan, melainkan sebagai bentuk pelayanan humanis yang menyentuh kebutuhan sosial dan spiritual warga.
“Operasi Lilin bukan sekadar pengamanan lalu lintas. Ini adalah layanan Polri untuk menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat, agar umat dapat beribadah dengan khusyuk serta merayakan Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman, damai, dan penuh kebahagiaan,” ujar Wakapolri.
Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,9 persen dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya. Lonjakan mobilitas ini diprediksi akan memuncak pada arus mudik tanggal 20 dan 24 Desember 2025, sedangkan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026.
Menghadapi dinamika tersebut, Polri bersama seluruh pemangku kepentingan akan menggelar Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, terhitung mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Operasi ini melibatkan sebanyak 146.701 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah. Ribuan personel tersebut akan disebar di berbagai titik strategis guna memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat.
Baca Juga:
Dugaan Pelecehan Seksual di Markas Polresta Serang: Keadilan Tertunda?
Sebagai bagian dari langkah pengamanan, Polri menyiapkan 2.903 pos yang terdiri atas pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Seluruh pos tersebut difungsikan untuk mengamankan sebanyak 44.226 objek strategis di seluruh Indonesia, mulai dari gereja dan tempat ibadah, terminal dan stasiun, bandara dan pelabuhan, pusat perbelanjaan, kawasan wisata, hingga lokasi-lokasi perayaan malam Tahun Baru. Pengamanan dilakukan secara terpadu dan berlapis, dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.
Pemerintah juga memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan stimulus sektor transportasi guna meringankan beban masyarakat serta mengurai kepadatan arus perjalanan. Stimulus tersebut antara lain berupa diskon tarif angkutan laut dan penyeberangan, potongan harga tiket kereta api hingga 30 persen, serta diskon tiket pesawat sebesar 13 hingga 14 persen yang berlaku pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pemerataan arus perjalanan sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat.
Di sisi lain, Polri telah menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur-jalur utama. Rekayasa tersebut meliputi sistem ganjil-genap, contraflow, hingga one way yang akan diterapkan secara situasional berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan analisis kepadatan arus. Seluruh kebijakan lalu lintas akan dikoordinasikan secara ketat dengan instansi terkait agar penerapannya efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan, Polri juga mengoptimalkan layanan hotline 110 yang akan beroperasi penuh mulai 22 Desember 2025. Layanan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, laporan darurat, maupun permintaan bantuan selama periode Nataru. Wakapolri menekankan bahwa setiap laporan masyarakat harus direspons dengan cepat, penuh empati, serta disertai kepastian tindak lanjut di lapangan.
Selain aspek keamanan dan lalu lintas, pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi bencana alam. Seiring dengan prediksi BMKG terkait peningkatan curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah, seluruh jajaran Polri diinstruksikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta menyiapkan langkah-langkah kontinjensi guna menghadapi kemungkinan banjir, longsor, maupun gangguan cuaca lainnya.
Baca Juga:
OJK Longgarkan Kewajiban Pinjol bagi Warga Terdampak Banjir dan Longsor
Melalui Operasi Lilin 2025, Polri menegaskan bahwa pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bukan hanya tentang menjaga situasi tetap kondusif, tetapi juga menghadirkan rasa aman, nyaman, dan ketenangan batin bagi seluruh lapisan masyarakat. Sinergi antara Polri, TNI, kementerian dan lembaga, serta seluruh elemen pemerintah menjadi fondasi utama dalam memastikan momen Nataru dapat dirayakan dengan penuh kedamaian, kebersamaan, dan sukacita di seluruh penjuru Tanah Air.
