SURAKARTA – Berita tentang insiden di Museum Keraton Kasunanan Surakarta yang melibatkan pengusiran sejumlah pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X Jawa Tengah–DIY telah menjadi sorotan publik. Kejadian yang berlangsung pada Sabtu sore, 13 Desember 2025, tidak hanya memicu perdebatan di lingkungan konservasi cagar budaya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan yang lebih luas terkait tata kelola warisan budaya dan dinamika internal Keraton Solo di tengah proses suksesi yang belum tuntas.
Sabtu itu, suasana di dalam Museum Keraton Surakarta semula berjalan seperti biasa. Puluhan pegawai BPK Wilayah X, berjumlah sekitar 20 sampai 25 orang, tengah sibuk menjalankan tugas mereka dalam rangka proses konservasi dan revitalisasi museum. Pekerjaan ini sudah berlangsung selama sekitar sebulan terakhir, di mana setiap harinya para pekerja mulai beraktivitas sejak pagi hingga sore hari untuk melakukan perbaikan berbagai aspek bangunan dan koleksi di dalam museum yang berstatus sebagai benda cagar budaya. Kegiatan konservasi seperti ini biasanya rapi terjadwal dan telah melalui prosedur administrasi yang semestinya antara BPK dan pihak yang berwenang di Keraton Surakarta.
Namun sekitar pukul 15.00 WIB, suasana kerja mendadak berubah ketika sekelompok orang yang sebagian tidak dikenal masuk ke dalam areal museum. Kelompok ini dilaporkan datang tanpa adanya koordinasi sebelumnya dengan BPK yang sedang bekerja. Para pekerja yang ketika itu sedang fokus pada tugas mereka kaget melihat rombongan tersebut langsung bergerak menutup akses-akses tertentu di museum. Beberapa di antara mereka lewat narasi saksi bahkan menjelaskan bahwa orang‑orang itu membawa serta kunci cadangan dan peralatan untuk melakukan pergantian gembok di beberapa pintu penting museum serta di luar kawasan museum.
BRM Suryo Mulyo, salah satu pihak yang ikut memberi keterangan kepada media, menyebut bahwa pergantian gembok tidak hanya terjadi di pintu museum tetapi juga di pintu Kamandungan, yang merupakan akses utama menuju kompleks Kedhaton. Menurutnya, pergantian gembok ini dilakukan secara mendadak dan tanpa alasan yang jelas diberikan kepada pekerja konservasi yang tengah bekerja. “Tiba‑tiba para pegawai kami diminta untuk keluar dari museum, lalu pintu‑pintu digembok semua,” ujarnya kepada wartawan. Dia mengungkapkan keprihatinannya terkait potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh penggunaan alat berat seperti gerinda untuk memotong gembok lama, karena hal itu bisa berdampak buruk pada struktur bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi.
Sebelum peristiwa ini, proses pemasangan kamera pengawas (CCTV) oleh kubu yang mengklaim diri sebagai pewaris takhta Keraton Surakarta, SISKS Pakubuwana XIV Purbaya, juga sempat berlangsung di area lain keraton. Kamera itu dipasang di sejumlah titik, di antaranya di kawasan Smorokoto, museum, dan depan pintu Kasentanan, juga tanpa adanya koordinasi yang jelas dengan BPK. Pemasangan CCTV secara sepihak ini kemudian memicu ketegangan awal antara pihak konservasi dan kelompok yang sedang melakukan pergantian gembok.
Dalam momen yang sama, dua putri dari almarhum PB XIII, yakni GKR Panembahan Timoer Rumbai dan GKR Devi Lelyana Dewi, bersama sejumlah pendukung kubu Pakubuwana XIV Purbaya, muncul di area museum dan meminta para pegawai BPK untuk meninggalkan lokasi. Permintaan itu disampaikan secara tiba‑tiba, membuat banyak pekerja konservasi tidak berkutik selain mengikuti arahan tersebut demi menghindari konflik yang lebih besar. Banyak peralatan kerja dan barang‑barang milik BPK sempat tertinggal di dalam museum karena petugas tidak sempat memindahkannya sebelum keluar area kerja.
Baca Juga:
HUT ke-80 RI: Gubernur Banten Pimpin Upacara dengan Semangat Persatuan
Peristiwa di Keraton Solo ini terjadi di tengah situasi internal istana yang sedang sensitif. Beberapa waktu sebelumnya, keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta telah kehilangan pemimpin mereka, Paku Buwono XIII, yang wafat pada awal November 2025. Sejak itu, isu mengenai suksesi atau pewarisan takhta menjadi topik hangat di kalangan kerabat keraton serta masyarakat luas. Dua pihak berbeda muncul, masing‑masing mengklaim hak atas posisi kepemimpinan, yaitu kubu yang mendukung Pakubuwana XIV dan pihak lain yang memegang peran sebagai Maha Menteri Keraton yang diangkat berdasarkan aturan administrasi. Perdebatan ini berkontribusi pada meningkatnya ketegangan di lingkungan keraton, terutama ketika beberapa keputusan diambil secara sepihak tanpa melibatkan seluruh pihak terkait atau melalui mekanisme adat yang sudah ada.
Pihak kubu Pakubuwana XIV Purbaya memberikan penjelasan mereka sendiri atas tindakan pergantian gembok di sejumlah pintu keraton. Menurut Juru Bicara mereka, KPA Singonagoro, pergantian kunci tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung kinerja Bebadan, yaitu suatu kabinet atau lembaga yang dibentuk oleh kubu Pakubuwana XIV untuk mengatur tata kelola Keraton Surakarta ke depan. Ia menjelaskan bahwa surat permintaan kunci telah dilayangkan lebih dulu kepada pihak Lembaga Dewan Adat (LDA) keraton, namun tidak mendapat respons. Karena itulah, menurut mereka, penggantian gembok dilakukan agar orang‑orang yang ditunjuk dalam Bebadan bisa bekerja lebih efektif.
Singonagoro juga membantah narasi tentang pengusiran tersebut. Ia mengatakan bahwa tidak ada pihak yang secara paksa diusir dari kawasan keraton. Menurut dia, narasi tentang pengusiran hanya sebuah interpretasi yang berlebihan dari kejadian sebenarnya. Ia menegaskan bahwa pekerja BPK yang masih ingin kembali melanjutkan pekerjaan mereka tetap dipersilakan, asalkan ada koordinasi terlebih dahulu dengan pihak pengageng keraton yang berwenang. “Tidak ada pengusiran. Ini masalah koordinasi, bukan konflik yang disengaja,” ujarnya kepada wartawan.
Kejadian ini tentu saja memicu reaksi di berbagai pihak. Sebagian warga dan pengamat cagar budaya menyoroti pentingnya perlindungan dan penanganan situs bersejarah seperti Keraton Surakarta dengan cara yang profesional dan terkoordinasi. Museum Keraton Surakarta bukan sekadar bangunan fisik, tetapi juga menyimpan jejak sejarah panjang tentang kehidupan istana, adat istiadat, serta koleksi benda yang memiliki nilai budaya tinggi. Intervensi yang dilakukan tanpa keterlibatan tim konservasi atau tanpa komunikasi yang matang berpotensi menimbulkan kerusakan yang sulit diperbaiki.
Sementara itu, dinamika internal Keraton Solo masih terus menjadi sorotan publik. Perdebatan tentang suksesi serta pembentukan lembaga baru seperti Bebadan oleh kubu Pakubuwana XIV membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana warisan budaya dan tata kelola tradisi keraton harus dijaga di era modern. Banyak pihak berharap penyelesaian yang damai dan sesuai dengan adat bisa segera ditemukan, sehingga tindakan‑tindakan yang berpotensi memecah belah tidak lagi terjadi di masa mendatang.
Baca Juga:
Pengamat Nilai Program Bang Andra Banten: Efektif Tingkatkan Ekonomi Desa, Berpotensi Diterapkan Nasional
Peristiwa pengusiran pegawai BPK serta pergantian gembok di Keraton Surakarta ini menjadi pengingat keras bahwa aset budaya memerlukan perlindungan yang tidak hanya administratif tetapi juga berdasarkan semangat kolaborasi antara semua pihak yang berkepentingan. Karena di balik setiap pintu, dinding, dan artefak di keraton itu tersimpan nilai sejarah yang tak ternilai, milik bersama bangsa yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
