SERANG – Dewi NoVa Donaria, seorang karyawati yang telah mengabdikan diri selama sembilan tahun di PT Nikomas Gemilang, mengalami pengalaman pahit yang tak pernah ia bayangkan. Selama ini, Dewi dikenal sebagai pekerja yang berdedikasi tinggi, namun nasibnya berubah drastis ketika ia didiagnosis menderita sakit yang cukup lama, sehingga dokter memvonisnya harus menjalani perawatan dan istirahat yang memakan waktu hingga satu tahun. Sayangnya, bukannya mendapatkan perhatian dan dukungan, Dewi justru menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan. Yang lebih miris, PHK tersebut dilakukan tanpa memberikan pesangon, meninggalkan Dewi dalam situasi yang serba sulit.
Merasa hak-haknya dirampas, Dewi pun mencari perlindungan dan bantuan. Ia mengadu kepada Serikat Pekerja Nasional (SPN) di perusahaan tempatnya bekerja. Dalam pengaduannya, Dewi menjelaskan bahwa kondisinya sedang sakit dan ia seharusnya berhak atas perlindungan hukum serta hak-hak karyawan sesuai ketentuan. “Saya sedang sakit panjang, malah kena PHK tanpa pesangon. Saya tidak terima, Pak. Saya minta hak saya diberikan,” kata Dewi kepada seorang pengurus serikat yang bernama Surya.
Namun, respons yang ia terima justru menimbulkan kekecewaan lebih lanjut. Dewi menirukan percakapan dengan Surya, di mana ia diminta untuk menunjukkan bukti-bukti sakitnya. Setelah menunjukkan dokumen yang dimaksud, Surya akhirnya mengatakan, “Yasudah, nanti kami proses ya, Bu.” Pernyataan itu terdengar seolah memberikan harapan, namun di baliknya tersimpan tekanan terselubung yang membuat Dewi merasa terpojok.
Beberapa waktu kemudian, Surya menghubungi Dewi kembali dan menyampaikan informasi mengejutkan. Ia menyebut bahwa Dewi hanya berhak menerima satu PMTK (Pemutusan Hubungan Kerja Tahap Pertama) atau jika dirupiahkan, sebesar Rp 45.972.601. Dalam percakapan tersebut, Surya menekankan bahwa jika Dewi menolak nominal itu, ia sendiri yang bisa terkena gugatan, sementara Dewi berisiko tidak mendapatkan apa-apa. “Mau terima enggak? Kalau tidak diterima dengan ibu, bisa-bisa saya yang terkena gugat dan ibu bisa tidak dapat apa-apa,” ujar Dewi menirukan ucapan Surya.
Situasi ini menambah tekanan bagi Dewi, yang juga memiliki tanggungan di koperasi OCBC. Ia menuturkan bahwa ia masih memiliki kewajiban hutang yang harus dibayarkan. Menanggapi hal ini, Surya menjamin akan mengurus masalah hutang di koperasi tersebut, namun dengan syarat Dewi harus menerima hak PMTK yang ditawarkan terlebih dahulu. Dewi akhirnya merasa tidak punya pilihan lain selain menyetujui pencairan tersebut agar hak-haknya tetap terlindungi.
Tak lama setelah itu, Dewi dipertemukan dengan seorang petugas bernama Imam, yang memberikan selembar kertas sebagai bukti pencairan uang pesangon. Namun, kebahagiaan Dewi hanya berlangsung sementara. Beberapa hari setelah menerima uang pesangon, Surya kembali menghubungi Dewi dan meminta sejumlah uang sebesar Rp 7 juta. Alasan yang diberikan pun memicu kemarahan Dewi, yakni Rp 5 juta untuk pengacara dan Rp 2 juta untuk menyelesaikan urusan di koperasi OCBC. Hal ini membuat Dewi merasa dirugikan dan manipulasi yang terjadi semakin jelas.
Merasa diperlakukan tidak adil, Dewi memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Ia berencana melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dengan kuasa hukumnya, menuntut keadilan atas hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya. Dewi berharap, pengalaman yang dialaminya ini bisa menjadi pelajaran bagi pekerja lain agar lebih waspada terhadap praktik-praktik yang merugikan karyawan, terutama terkait hak-hak dasar seperti pesangon dan perlindungan bagi pekerja sakit.
Baca Juga:
Maut di Tangan Guru: Siswa SD di NTT Meregang Nyawa Usai Dihantam Batu Gara-Gara Gladi Upacara
Kasus yang menimpa Dewi ini bukan sekadar soal kehilangan pekerjaan, tetapi juga menunjukkan adanya dugaan kongkalikong antara oknum pengurus serikat pekerja dan pihak perusahaan. Alih-alih membela hak karyawan, oknum pengurus diduga justru bekerja sama dengan perusahaan untuk membatasi hak-hak pekerja yang sedang sakit dan rentan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas serikat pekerja di perusahaan tersebut, yang seharusnya menjadi pelindung dan penengah bagi pekerja.
Lebih dari itu, kasus Dewi membuka mata publik terhadap perlunya pengawasan ketat terhadap praktik PHK sepihak dan peran serikat pekerja. Seharusnya, serikat berfungsi sebagai mediator yang membantu menyelesaikan konflik antara karyawan dan perusahaan secara adil. Namun, jika serikat justru terlibat dalam praktik yang merugikan anggotanya, maka tujuan perlindungan hak pekerja menjadi tidak tercapai.
Pengalaman Dewi juga menyoroti pentingnya transparansi dan prosedur hukum yang jelas dalam setiap tindakan PHK, terutama untuk karyawan yang sedang dalam kondisi medis tertentu. Undang-undang ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan untuk memberikan pesangon dan hak-hak lain sesuai masa kerja dan kondisi karyawan. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga merusak reputasi perusahaan.
Dewi berharap kasusnya dapat menjadi contoh bagi pemerintah dan lembaga pengawas ketenagakerjaan agar lebih tegas dalam menindak praktik PHK yang melanggar hak pekerja. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada pekerja lain yang mengalami perlakuan serupa, terutama mereka yang sedang menghadapi kondisi kesehatan serius. Kasus ini juga menegaskan pentingnya edukasi bagi pekerja tentang hak-hak mereka agar tidak mudah dimanipulasi dalam situasi yang rentan.
Pada akhirnya, perjuangan Dewi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membela hak-hak pekerja lain di PT Nikomas Gemilang maupun di perusahaan lain. Ia ingin menegaskan bahwa sakit bukanlah alasan untuk kehilangan hak atas pesangon atau tunjangan lain. Setiap pekerja berhak mendapatkan perlakuan adil dan transparan, serta dukungan dari serikat pekerja yang profesional dan independen.
Kasus Dewi NoVa Donaria menjadi pengingat nyata bahwa integritas, keadilan, dan kepedulian terhadap hak pekerja tidak boleh diabaikan. Saat pekerja mengalami kondisi medis yang serius, perusahaan dan pihak terkait harus bersikap manusiawi dan sesuai aturan. Perlakuan yang tidak adil seperti yang dialami Dewi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencoreng nama baik institusi dan sistem ketenagakerjaan di Indonesia secara keseluruhan.
Baca Juga:
Kapolri Cup 2025: Ajang Menembak Bergengsi
Dengan tekad kuat dan langkah hukum yang diambil, Dewi kini bersiap memperjuangkan haknya. Ia berharap suara dan perjuangannya dapat membuka mata banyak pihak, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa praktik serupa tidak terulang di masa depan. Perjalanan Dewi adalah bukti nyata bahwa pekerja sakit pun memiliki hak, dan hak tersebut tidak boleh diabaikan oleh pihak manapun.
