SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai melakukan serangkaian langkah strategis untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Momen akhir tahun yang biasanya diiringi peningkatan mobilitas masyarakat, potensi kemacetan, lonjakan kebutuhan bahan pokok, hingga risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan cuaca ekstrem, membuat Pemprov Banten mengambil langkah antisipatif sejak awal Desember. Seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan stabilitas masyarakat menjelang masa libur panjang tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menyampaikan hal itu seusai mengikuti rapat koordinasi nasional mengenai kesiapan Natal dan Tahun Baru yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (1/12/2025). Menurut Deden, rapat tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga kementerian serta instansi terkait untuk memastikan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan seluruh daerah berada pada satu garis kebijakan yang sama.
“Baru saja kita mengikuti rakor dalam rangka kesiapan kita, baik itu pemerintah pusat maupun daerah serta lembaga kementerian lainnya untuk menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru,” ungkap Deden.
Ia menuturkan bahwa berbagai isu penting menjadi fokus pembahasan, di antaranya potensi bencana alam akibat cuaca ekstrem, kesiapan stok dan distribusi pangan, serta pengamanan wilayah untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Deden menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antarinstansi. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri meminta agar seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bekerja secara terpadu bersama pemangku kepentingan lain, termasuk aparat keamanan, BPBD, dinas teknis, hingga lembaga sosial kemasyarakatan. Kerja bersama ini dianggap penting agar penanganan berbagai potensi gangguan – baik bencana, kelangkaan pangan, maupun ancaman situasi keamanan – dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur.
“Yang tadi diminta dari Pak Mendagri melalui rakornya adalah harus ada kolaborasi antara Forkopimda di daerah dengan stakeholder lainnya. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita harus memastikan semuanya terlibat sejak tahap persiapan sampai pelaksanaan antisipasi lapangan,” tegas Deden.
Terkait potensi bencana, Deden menjelaskan bahwa beberapa wilayah di Provinsi Banten tergolong rawan bencana, khususnya banjir, banjir bandang, angin kencang, serta longsor di daerah perbukitan. Cuaca ekstrem yang sering terjadi pada akhir tahun membuat risiko tersebut meningkat. Apalagi, data BMKG menunjukkan adanya tren kenaikan kejadian bencana hidrometeorologi selama 16 tahun terakhir secara nasional, sehingga Banten perlu menyiapkan respons lebih cepat dan lebih kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Menghadapi situasi tersebut, Pemprov Banten terus memperkuat komunikasi publik dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Masyarakat diminta memahami apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana, mulai dari langkah penyelamatan diri, titik-titik evakuasi, hingga prosedur pelaporan kepada aparat desa atau petugas BPBD. Menurut Deden, kesiapsiagaan masyarakat adalah salah satu komponen terpenting dalam menekan risiko korban jiwa dan kerugian materi.
Baca Juga:
Peringati Hari Kartini, Asda 3 Pemkab Serang Sebut Sejarah Kebangkitan Perempuan
“Kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau terjadi musibah, mereka harus tahu apa yang harus dilakukan. Kita juga memastikan kesiapsiagaan tim BPBD kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten agar respons yang diberikan cepat dan sesuai SOP,” sambungnya.
Selain BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten juga mengambil langkah teknis untuk mendukung kesiapsiagaan bencana, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang berpotensi terdampak banjir maupun longsor. Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkuat koordinasi dengan BPBD Banten untuk menyiapkan posko siaga di daerah rawan bencana serta memastikan peralatan dan personel siap digerakkan kapan saja.
“Kita menyiapkan posko siaga, termasuk alat berat dan personil. Sebelumnya kita menyiapkan empat posko, namun atas arahan pimpinan kita menambah posko di Malingping yang rawan banjir dan longsor. Jadi total akan ada lima posko,” kata Arlan.
Ia menjelaskan bahwa lima posko tersebut berlokasi di Tangerang, Serang, Pandeglang, Lebak, serta tambahan posko baru di Malingping. Posko-posko tersebut akan menjadi pusat koordinasi lapangan yang bertugas memonitor kondisi terkini, merespons laporan masyarakat, serta menjadi titik pengumpulan peralatan dan logistik kedaruratan.
Menurut Arlan, keberadaan posko yang tersebar di beberapa wilayah penting untuk memastikan waktu respons yang cepat ketika terjadi bencana.
Arlan merinci bahwa Dinas PUPR Provinsi Banten menyiapkan 760 personel untuk siaga akhir tahun, mulai dari operator alat berat, tim teknis jalan-jembatan, hingga personel pendukung lainnya. Selain itu, ada 126 alat dan kendaraan berat yang siap ditempatkan di lima posko tersebut, mencakup ekskavator, loader, dump truck, pompa banjir, dan berbagai kendaraan taktis lainnya. Dengan kesiapan ini, Pemprov Banten berharap penanganan bencana dapat dilakukan dalam hitungan jam, bukan hari.
Selain antisipasi bencana, Pemprov Banten juga memperhatikan aspek pangan yang sering menjadi isu sensitif menjelang libur panjang. Lonjakan permintaan dan terganggunya distribusi akibat cuaca ekstrem kerap menjadi penyebab kenaikan harga menjelang Nataru. Karena itu, Pemprov Banten memberikan perhatian khusus pada ketersediaan serta keterjangkauan bahan pangan, bekerja sama dengan stakeholder terkait seperti Bulog, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta para pelaku usaha distribusi.
Koordinasi pengamanan wilayah juga terus diperkuat, baik di pusat keramaian, jalur wisata, terminal, pelabuhan, maupun titik mobilitas masyarakat lainnya. Aparat keamanan akan meningkatkan pengawasan untuk mencegah gangguan kamtibmas, termasuk potensi kriminalitas, kemacetan, maupun gangguan ketertiban umum lainnya.
Baca Juga:
Jembatan Rusak Ganggu Aktivitas Warga, Wabup Serang Turun Tangan!
Melalui seluruh langkah antisipatif tersebut, Pemprov Banten berharap masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan tanpa terganggu oleh persoalan bencana, kelangkaan pangan, ataupun gangguan keamanan.
