JAKARTA – Belum lama ini jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah open trip unik: perjalanan sehari ke Bantargebang, lokasi yang lebih dikenal sebagai tempat pengolahan sampah raksasa di Bekasi. Paket wisata ini dijual dengan harga promosi mulai dari Rp 99.900, membuat banyak orang penasaran sekaligus mempertanyakan konsep di balik perjalanan ini.
Open trip tersebut diselenggarakan oleh travel company bernama William Daendels, yang mempublikasikan paket melalui akun Instagram mereka, @william.daendels. Menurut informasi promosi, paket ini menawarkan pengalaman pendakian ke “Gunung” Bantargebang – sebuah julukan populer untuk tumpukan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang.
Titik pemberangkatan bervariasi, dengan harga yang berbeda-beda tergantung lokasi: dari Jakarta seharga Rp 199.900/orang, dari basecamp hanya Rp 99.000/orang, dan dari Tangerang seharga Rp 249.900/orang. Dalam paket ini, peserta akan mendapatkan sejumlah fasilitas seperti transportasi pulang-pergi, pemandu wisata (guide), retribusi wisata, satu kali makan, snack, air mineral, dan dokumentasi menggunakan drone dan DSLR (kuota terbatas, misalnya 30 orang).
Menariknya, open trip ini juga mencakup bonus pengalaman tambahan seperti eksplorasi Curug Parigi dan “nyorein” di Setu Rawa Gede. Jadwal yang dipromosikan untuk trip ini adalah pada 6–7 Desember 2025, di mana peserta akan “mendaki” area setinggi 50 meter di atas permukaan kali (MDPK).
Namun, bukannya mendapatkan sambutan hangat, paket wisata ini menuai kontroversi di kalangan netizen. Banyak orang mempertanyakan etika perjalanan semacam ini, mengingat destinasi yang dituju adalah gunungan sampah besar — bukan objek wisata alam konvensional. Seorang netizen menulis komentar sinis: “Ga kebayang baunya,” menyinggung potensi bau tak sedap dari lokasi sampah. Ada juga yang bercanda: “Bawa sampah dari rumah boleh?” menyiratkan keheranan bahwa “turis” mungkin akan ikut berkontribusi pada persoalan sampah.
Sebagian lainnya dengan serius mempertanyakan apakah perjalanan ini justru menormalisasi sampah sebagai objek wisata. Bagi sebagian warga, ide mendaki gunungan sampah bukan hanya soal pengalaman unik, tetapi juga menyiratkan kritik sosial terhadap penanganan sampah yang belum optimal di kawasan perkotaan. “Dan bebas buang sampah di lokasi pendakian,” tulis salah satu komentar di media sosial yang dikutip dalam pemberitaan.
Di sisi lain, penyelenggara travel tampaknya menekankan bahwa trip ini adalah bagian dari pariwisata alternatif — menjelajah sisi kota Jakarta dan Bekasi yang jarang terekspos. Dengan guide profesional dan dokumentasi drone, peserta diharapkan bisa melihat pemandangan “gunung sampah” dari sudut yang berbeda, dan mungkin mendapatkan pengalaman reflektif tentang isu lingkungan.
Open trip seperti ini juga bisa dilihat sebagai bentuk “tur edukatif”: bukan semata hiburan, tetapi ajakan untuk menyadari skala persoalan sampah di wilayah perkotaan. Seiring berdirinya TPST Bantargebang sebagai pusat pengolahan sampah massif, lokasi ini menjadi simbol dari beban limbah Jakarta dan bekasnya di pinggiran kota. Dengan menyertakan pengalaman kunjungan, travel company mungkin ingin mengajak peserta berpikir lebih kritis tentang sampah, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.
Meskipun demikian, kritik tak hilang. Beberapa orang menilai bahwa paket ini bisa mengeksploitasi penderitaan lingkungan atau masyarakat di sekitar TPST. Ada yang menyoroti risiko kesehatan, seperti paparan bau, gas berbahaya, atau kontaminasi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pertanyaan muncul: apakah paket wisata ini akan memberikan kontribusi positif seperti edukasi pengelolaan sampah, atau justru sekadar mencari sensasi dan profit?
Baca Juga:
Pabrik Uang Palsu UIN: Vonis Tak Setimpal, Kejaksaan Lawan!
Biro perjalanan menanggapi kritik ini dengan menyatakan bahwa perjalanan dilengkapi asuransi, pemandu berpengalaman, serta retribusi resmi — sehingga aspek legal dan keselamatan telah diperhitungkan. Namun, belum jelas sejauh mana dana retribusi tersebut dipakai untuk perbaikan fasilitas lingkungan di Bantargebang atau untuk program pengelolaan sampah lokal.
Sementara itu, pembahasan open trip ke Bantargebang menyentuh aspek yang lebih luas: realitas pengelolaan sampah di Ibu Kota dan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap masalah tersebut. Lokasi TPST Bantargebang selama ini menjadi sorotan karena volume sampah Jakarta yang sangat masif ditampung di sana. Dalam konteks ini, adanya wisata ke Bantargebang bisa menjadi alarm publik bahwa persoalan sampah seharusnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian dari kesadaran kolektif.
Dari sudut pemasaran, paket “pendakian sampah” ini jelas strategi unik yang memanfaatkan viralitas dan keanehan sebagai daya tarik. Dengan harga sangat rendah di titik basecamp, travel company berhasil menarik calon peserta yang penasaran dengan pengalaman “ekstrem” sekaligus edukatif. Penawaran dokumentasi drone semakin menambah daya tarik: bukan sekadar jalan-jalan, tetapi “petualangan visual” yang bisa dibagikan di media sosial.
Dampak sosial dari fenomena ini mulai terasa. Beberapa peserta mungkin akan berbagi pengalaman mereka secara publik, yang kemudian bisa meningkatkan visibilitas masalah sampah Bantargebang. Jika dikelola dengan baik, ini bisa jadi jembatan antara pariwisata dan advokasi lingkungan: wisatawan menjadi penyambung cerita bahwa sampah di Bekasi bukan hanya soal limbah, tetapi juga isu kemiskinan, kesehatan, dan kebijakan publik.
Di sisi lain, muncul tantangan nyata: bagaimana memastikan bahwa wisata semacam ini tidak merusak lingkungan lebih jauh? Jika banyak orang datang, apakah akan ada regulasi ketat agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan? Apakah ada program reinvestasi dari penyelenggara trip ke masyarakat setempat atau pengelola TPST? Tanpa jawaban konkret, kritik bahwa open trip ini sekadar sensasi bisa semakin menguat.
Secara politik dan sosial, fenomena ini juga bisa membuka ruang dialog baru. Pemerintah kota Bekasi atau Jakarta mungkin akan merasa perlu mengevaluasi transparansi penggunaan lahan TPST, tanggung jawab sosial korporasi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Wisata sampah bisa menjadi katalis untuk advokasi sistem pengelolaan limbah yang lebih adil dan berkelanjutan.
Bagi calon wisatawan, open trip ini menghadirkan dilema moral: apakah mereka mau ikut “tur sampah” untuk bersenang-senang sekaligus belajar, atau apakah pengalaman tersebut terasa tidak pantas karena menjadikan lokasi yang menderita sebagai objek hiburan? Pilihan ini bukan hanya soal rekreasi, tetapi juga soal nilai etika dan kepedulian sosial.
Meski begitu, bagi sebagian orang, ambil bagian dalam trip seperti ini justru bisa memberikan dampak positif: sebagai saksi langsung skala krisis sampah, mereka bisa menyebarkan kesadaran di lingkungannya. Dalam era media sosial, pengalaman seperti ini bisa sangat berpengaruh: satu postingan Instagram atau TikTok bisa menyentuh ribuan orang dan membuka mata masyarakat luas tentang realitas sampah perkotaan.
Singkatnya, paket open trip ke Bantargebang dengan harga mulai Rp 99.900 tidak hanya viral karena keunikannya, tetapi juga karena ia menyentuh isu yang sangat fundamental: bagaimana kita memperlakukan sampah, siapa yang memikul beban limbah, dan bagaimana konservasi serta kesadaran lingkungan bisa dibentuk melalui cara-cara kreatif — bahkan lewat “wisata ekstrem”.
Baca Juga:
Kapolda Jabar Sampaikan Bela Sungkawa atas Gugurnya Aipda Anumerta Cecep
Di masa depan, fenomena ini bisa menjadi studi kasus dalam pariwisata alternatif dan advokasi lingkungan. Apakah ini sekadar jebakan viralitas atau awal dari gerakan wisata edukatif yang mendesak perubahan sistem? Jawabannya akan bergantung pada bagaimana penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat merespons: apakah bersama-sama memanfaatkan momentum ini untuk mendorong tindakan nyata, atau hanya membiarkannya selesai sebagai sensasi semata.
