PANDEGLANG – Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), kabar kurang sedap datang dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Enam dapur MBG yang tersebar di lima kecamatan terpaksa menghentikan operasionalnya akibat keterlambatan pembayaran biaya operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi ini tentu menjadiIroni tersendiri. Di satu sisi, program MBG diharapkan dapat memberikan asupan gizi yang cukup bagi anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu. Di sisi lain, keterlambatan pencairan dana justru membuat program tersebut tersendat dan merugikan anak-anak yang membutuhkan.
Wakil Satgas MBG Pandeglang, Doni Hermawan, menjelaskan bahwa berdasarkan aturan terbaru, dapur MBG tidak diperbolehkan menggunakan dana talangan untuk mengolah makanan. Hal ini berbeda dengan sebelumnya, di mana dapur masih bisa beroperasi dengan menggunakan dana talangan sambil menunggu pencairan dari BGN.
“Dalam aturan itu tidak boleh mempergunakan dana talangan, dulu bisa menggunakan dana talangan, tapi sekarang tidak boleh menurut pernyataan dari korwil SPPG kabupaten. Jadi kami berharap kepada BGN untuk segera mencairkan agar proses makan bergizi gratis bisa berjalan kembali,” kata Doni, Kamis (13/11/2025).
Akibat aturan baru ini, dapur MBG tidak memiliki pilihan lain selain menghentikan operasionalnya sementara waktu. Hal ini tentu berdampak langsung pada anak-anak yang selama ini mengandalkan program MBG untuk mendapatkan makanan bergizi setiap hari.
Doni yang juga menjabat sebagai Asda I Pandeglang mengungkapkan bahwa saat ini tercatat ada 90 dapur MBG yang tersebar di 35 kecamatan. Namun, baru 50 dapur yang beroperasi, dan hanya satu dapur yang sudah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).
“Dapur ada 90 tapi yang sudah beroperasi sekitar 50, yang termasuk bersertifikat baru satu, delapan dalam proses,” ungkapnya.
Doni melanjutkan, Pemkab Pandeglang menargetkan memiliki 130 dapur MBG. Menurutnya, beberapa dapur akan ditempatkan di wilayah terpencil Pandeglang agar semua anak bisa merasakan manfaat program ini.
“Target di Pandeglang sesuai dengan arahan itu sekitar 130 berarti ada sekitar 40 lagi yang masih belum ada titik koordinat,” pungkasnya.
Baca Juga:
Skandal Kuota Haji Memanas: KPK Didesak Periksa Mantan Pejabat Muhammadiyah
Kondisi yang memprihatinkan ini juga dirasakan oleh para mitra BGN yang mengelola dapur MBG. Umi, salah seorang pengelola Dapur Umi Kaisar, mengaku sudah tiga hari dapur miliknya berhenti beroperasi karena belum menerima uang operasional.
“Tinggal nunggu dana cair sajah, nggak perlu laporan karena pasti akan cair semua aman,” kata Umi dengan nada pasrah.
Keterlambatan pembayaran dana operasional ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa BGN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas program MBG, bisa lalai dalam memenuhi kewajibannya? Apa kendala yang dihadapi sehingga dana operasional bisa terlambat cair?
Kondisi ini juga menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Seharusnya, Pemkab Pandeglang bisa lebih proaktif dalam mengawal program MBG ini. Jangan sampai program yang bertujuan mulia ini justru menjadiIroni karena kurangnya perhatian dan koordinasi.
Ke depan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG ini. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk memastikan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran. Jangan sampai anak-anak di Pandeglang dan daerah lainnya menjadi korban dari birokrasi yang berbelit-belit.
Selain itu, perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana MBG. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana tersebut dialokasikan dan digunakan. Dengan demikian, potensi penyimpangan dan penyelewengan dana bisa dicegah.
Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Oleh karena itu, jangan sampai program ini gagal hanya karena masalah administrasi dan birokrasi.
Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah keterlambatan pembayaran dana operasional dapur MBG di Pandeglang. Jangan biarkan anak-anak di Pandeglang terus menunggu dan bermimpi tentang makanan bergizi gratis yang tak kunjung datang.
Mimpi anak-anak Pandeglang untuk mendapatkan makanan bergizi gratis seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Jangan sampai mimpi itu pupus hanya karena masalah yang sebenarnya bisa diatasi denganGood will dan koordinasi yang baik.
Baca Juga:
PIK 2 Ditolak! DPRD dan Bupati Serang Bersatu Selamatkan Lingkungan!
Semoga saja, dalam waktu dekat, BGN segera mencairkan dana operasional sehingga dapur MBG di Pandeglang bisa kembali beroperasi dan anak-anak bisa kembali menikmati makanan bergizi gratis setiap hari. Kita semua berharap agar program MBG ini bisa berjalan sukses dan memberikan manfaat yang nyata bagi anak-anak Indonesia.
