Oleh Peng Chi-ming, Menteri Lingkungan Hidup Taiwan
Pada musim panas 2025, wilayah selatan dan timur Taiwan dilanda topan beruntun dan hujan lebat, menyebabkan banjir besar di banyak daerah. Bencana tersebut menegaskan betapa ekstremnya dampak perubahan iklim terhadap pembangunan wilayah dan keselamatan publik.
Sebagai anggota yang bertanggungjawab dalam komunitas internasional, Taiwan terus melangkah selaras dengan upaya global membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat praindustri.
Pada 2025, Pemerintah Taiwan menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) 2035 yang transparan dan menetapkan target jelas untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Taiwan juga secara rutin menerbitkan National Inventory Reports dan Biennial Transparency Reports tentang gas rumah kaca sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan emisi dan mendukung upaya dunia menahan laju pemanasan global.
Dalam kaitan ini, sejak menjabat pada 2024, Presiden Lai Ching-te meluncurkan “National Project of Hope”, visi kebijakan untuk pertumbuhan hijau dan transisi menuju netral karbon pada 2050.
Pemerintahannya menetapkan lima strategi utama, yakni mengembangkan energi hijau cerdas, mendorong transformasi industri ganda (digital dan hijau), membangun gaya hidup berkelanjutan, memperkuat peran pemerintah dalam transisi, dan memastikan transisi yang adil bagi semua.
Kemudian pada Juni 2024 dibentuk Komite Perubahan Iklim Nasional di bawah Kantor Presiden guna menggerakkan partisipasi masyarakat dan memperkuat dialog tentang tata kelola iklim. Dari sini Taiwan menargetkan pengurangan emisi sebesar 26-30 persen pada 2030 dan 36-40 persen pada 2035 dibandingkan tahun sekarang.
Target jangka menengah
Taiwan menempatkan target jangka menengah sebagai strategi inti menuju emisi nol bersih pada 2050. Kerangka tata kelola iklim berbasis aksi kini terus diperkuat melalui Climate Change Response Act yang secara hukum menetapkan target net-zero 2050.
Sejalan dengan pembaruan NDC di bawah Paris Agreement, Taiwan secara sukarela melaksanakan komitmen Pasal 4 perjanjian tersebut. Target pengurangan emisi 2030 ditingkatkan menjadi 28 persen ± 2 persen dibandingkan 2005 dengan sasaran 32 persen ± 2 persen pada 2032 dan 38 persen ± 2 persen pada 2035.
Dalam upaya mendukung langkah itu, Taiwan meluncurkan Comprehensive Carbon Reduction Action Plan, dimana tiap kementerian meninjau ulang dan memperkuat program mitigasinya.
Di sisi lain, Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan memimpin koordinasi atas 20 aksi mitigasi unggulan, termasuk percepatan tenaga surya dan angin lepas pantai, teknologi panas bumi, penyimpanan energi serta bahan bakar rendah karbon dan hidrogen.
Berikutnya adalah penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS) serta efisiensi energi, elektrifikasi kendaraan niaga, bahan bakar penerbangan berkelanjutan, pertanian rendah karbon, dan gaya hidup berkelanjutan net-zero.
Upaya ini didukung enam inovasi kelembagaan, yaitu inovasi teknologi, dukungan keuangan, penetapan harga karbon, adaptasi regulasi, pengembangan tenaga kerja hijau, dan partisipasi masyarakat.
Baca Juga:
Pemkot Tangsel Tanggulangi Krisis Sampah dengan Cairan Antibau
Transparansi, keadilan, dan partisipasi publik
Meski bukan anggota UNFCCC, Taiwan secara sukarela menyesuaikan diri dengan kerangka kerja internasional dan mengajukan target pengurangan gas rumah kaca 2035 (NDC 3.0) pada 2025 sesuai pedoman Pasal 4 Paris Agreement.
NDC ini menampilkan ambisi yang sebanding dengan negara maju lain dan mencakup 10 dimensi utama, termasuk keadilan, tata kelola iklim, energi hijau, transformasi industri, keuangan hijau, gaya hidup berkelanjutan, transisi adil, kerja sama internasional, adaptasi iklim, serta perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, anak, dan remaja.
Proses penyusunan NDC 3.0 melibatkan dialog publik yang luas, dari pemerintah, akademisi, industri, hingga masyarakat sipil, termasuk komunitas adat dan mahasiswa. Masukan mereka memastikan kebijakan iklim Taiwan bersifat inklusif, transparan, dan berorientasi jangka panjang.
Membangun mekanisme harga karbon ganda
Tahun ini Taiwan resmi memberlakukan sistem biaya karbon (carbon fee system) dengan tarif awal sekitar US$10 per ton CO2e, tonggak penting dalam kebijakan iklim nasional. Dana dari biaya ini akan digunakan secara khusus untuk mendukung pengurangan emisi di sektor-sektor berisiko tinggi, sekaligus menjaga keadilan dan mendorong partisipasi industri.
Kebijakan ini diharapkan dapat menekan emisi hingga 37 juta ton CO₂e pada 2030, dan langkah berikutnya adalah memperkenalkan skema perdagangan emisi (ETS) secara bertahap, membentuk sistem harga karbon ganda (dual-track carbon pricing).
Dengan demikian Taiwan menyiapkan landasan untuk bergabung dengan pasar karbon internasional sesuai Pasal 6 Paris Agreement.
Menuju era baru aksi iklim global
Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, Taiwan mengimplementasikan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Nasional yang diperbarui setiap empat tahun.
Rencana ini mencakup tujuh bidang utama yaitu infrastruktur, sumber daya air, tata guna lahan, wilayah pesisir, energi dan industri, pertanian dan keanekaragaman hayati, dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah pusat dan daerah juga membentuk Heat Adaptation Strategy Alliance untuk menghadapi ancaman gelombang panas, menggabungkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta guna memperkuat ketahanan nasional.
Sementara itu KTT Iklim COP30 di Belém, Brasil akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan lima tahun pelaksanaan Paris Agreement. Taiwan terus berupaya mempercepat transisi menuju net-zero melalui penetapan harga karbon, restrukturisasi ekonomi, dan kebijakan adaptasi berkelanjutan.
Namun Taiwan juga menegaskan bahwa mencapai net-zero adalah tanggung jawab bersama umat manusia, dan Pemerintah Taiwan menyerukan dukungan dunia agar dapat berpartisipasi dalam COP30 dalam semangat “Global Mutirão”.
Baca Juga:
Razia Strobo Ilegal: Polresta Tangerang Gempur Kendaraan Pribadi
Semangat “Global Mutirão” adalah kolaborasi global untuk memperkuat solidaritas dan mempercepat aksi iklim. Bersama, kita dapat mewujudkan implementasi penuh Paris Agreement dan membangun dunia bebas emisi.
