JAKARTA – Seratus enam puluh guru Sekolah Rakyat memilih mengundurkan diri, didorong penempatan mengajar yang jauh dari rumah mereka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui hal ini, namun mengatakan pemerintah telah menyiapkan solusi dengan menyediakan 50.000 guru cadangan yang kini tengah menjalani pendidikan profesi.
Tetapi, kritikan tajam datang dari pengamat kebijakan publik Yanuar Nugroho dari Nalar Institute. Ia menilai peristiwa ini sebagai bukti nyata kegagalan desain kebijakan penempatan guru yang terlalu sentralistik dan mengabaikan realitas sosial-geografis. “Kebijakan penempatan ini mengabaikan realitas sosial-geografis,” tegasnya.
Sistem yang ada, menurut Yanuar, tidak mempertimbangkan domisili, kapasitas mobilitas, dan aspirasi personal guru, mengakibatkan ketidaksesuaian antara kebutuhan pendidikan di daerah dan kesiapan individual guru. Ia menyebutnya “kegagalan ganda: kekurangan partisipasi dan lemahnya koordinasi antar sektor.”
Solusi yang diajukan Yanuar adalah melibatkan guru dan pemerintah daerah dalam proses penempatan, memberikan guru pilihan lokasi mengajar, dan mengubah cara pandang pemerintah yang menurutnya terlalu sempit dan teknokratis, hanya berfokus pada jumlah guru (suplai) tanpa mempertimbangkan relasi sosial antara guru dan komunitas.
Baca Juga:
Anies Senggol Pendidikan Kuno, Ponpes Ambruk: Kutukan untuk Indonesia?!
“Tanpa koreksi serius dan perubahan cara pandang terhadap guru, Sekolah Rakyat hanya akan menjadi proyek di atas kertas,” tegasnya.
Senada, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai pemerintah mengabaikan masalah penempatan guru yang berujung pada pengunduran diri ratusan guru. “Pemerintah seakan menutup mata pada fakta bahwa penempatan guru yang jauh merupakan gejala masalah yang lebih besar,” ujarnya.
Ubaid menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial-ekonomi lokal, serta melibatkan pemerintah daerah dalam penentuan lokasi mengajar. “Pemerintah pusat tidak bisa memaksakan penempatan seragam untuk seluruh wilayah,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan aktif guru dalam proses penempatan melalui konsultasi dan survei preferensi agar tercipta rasa kepemilikan dan komitmen. Ubaid khawatir program Sekolah Rakyat hanya menjadi proyek percobaan yang merugikan siswa miskin,
Baca Juga:
Kasus Korupsi Seret Wawalkot Bandung, Kejari Siap Cegah ke Luar Negeri
“Mereka justru semakin terpinggirkan oleh kebijakan yang seharusnya mengangkat mereka. Sistem yang sekarang tidak adil,” ucapnya.
