JAKARTA – Pemerintah Indonesia kini menegaskan komitmennya untuk memperluas dan memperkuat konektivitas infrastruktur jalan nasional melalui target ambisius: membangun hingga 86.206 kilometer jaringan jalan nasional pada tahun 2040. Angka tersebut mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan RPJMN, dan disampaikan oleh pejabat dari jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pada akhir 2022, panjang jalan nasional yang telah tercatat mencapai 50.064 kilometer, menurut pernyataan pejabat Ditjen Bina Marga. Artinya, untuk mencapai target 86.206 km pada 2040, pemerintah perlu menambah hampir 36.000 km jalan nasional baru atau mengupayakan peningkatan status sejumlah jalan kabupaten/provinsi agar masuk dalam kategori jalan nasional.
Rencana pembangunan ini tidak hanya menyasar jalan tol semata, tetapi mencakup berbagai jenis jalan. Salah satu komponen utamanya ialah pembangunan jalan non-tol sepanjang 12.807 km, serta program peningkatan fungsi atau status jalan sepanjang 7.749,96 km menjelang 2040. Selain itu, terdapat target pembangunan fly-over, underpass, dan jembatan bentang panjang yang diukur dalam satuan meter — total panjang struktur jembatan direncanakan mencapai 180.772 meter.
Pembangunan jalan baru dalam skala sebesar ini tentu memerlukan pendanaan besar dan kolaborasi multi-pihak. Pemerintah telah menyiapkan skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk menyalurkan investasi swasta ke proyek infrastruktur. Skema tersebut diharapkan mempercepat pelaksanaan konstruksi sekaligus mengurangi beban APBN secara langsung, karena proyek tol lebih banyak didukung melalui investasi swasta.
Di sisi operasional, pemerintah juga memberikan prioritas pada konektivitas antar ruas tol utama — tidak hanya membangun tol baru, tetapi juga memastikan bahwa pintu keluar tol (exit) dirancang strategis agar terhubung ke pusat-pusat produksi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan sentra industri. Menurut pejabat Kementerian PU, pemilihan lokasi exit tol yang tepat akan menentukan efektivitas tol sebagai penggerak ekonomi regional, bukan sekadar sebagai jalan bebas hambatan.
Baca Juga:
Wakapolres Serang Kunjungi Jajaran Polsek Terkait Program Pimpinan
Rencana besar ini sejatinya merupakan lanjutan dari strategi pembangunan nasional yang lama. Sebelumnya, pemerintah juga menargetkan pembangunan tol sepanjang 17.865,43 kilometer antara periode 2025 hingga 2040. Dari total tol tersebut, sebagian sudah beroperasi—termasuk ruas di Pulau Jawa, sementara sebagian masih dalam tahap perencanaan atau konstruksi.
Namun, meski targetnya massif dan terukur, pemerintah juga menyadari tantangan besar di depan mata. Dari segi fiskal, kecepatan pembangunan tol masih sangat bergantung pada anggaran negara dan minat investor swasta. Pejabat di Kementerian PU mengakui bahwa tidak semua proyek tol sama menariknya bagi investor — terutama ruas dengan lalu lintas diperkirakan rendah.
Investasi infrastruktur sebesar ini diyakini akan memberikan dampak positif yang signifikan bila tereksekusi dengan baik. Pembangunan jalan nasional dan tol dapat memangkas waktu tempuh antarwilayah, menurunkan biaya logistik, dan membuka potensi ekonomi baru di berbagai wilayah di Indonesia — terutama di daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal. Dengan konektivitas yang makin efisien, distribusi komoditas seperti pangan dan energi bisa lebih lancar, mendukung target swasembada nasional yang menjadi prioritas pemerintah.
Meski begitu, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa volume jalan saja tak cukup. Untuk menyukseskan target, diperlukan integrasi per encanaan tata ruang, konservasi lingkungan, dan kesiapan masyarakat lokal untuk menghadapi dampak pembangunan besar-besaran. Selain itu, efektivitas investasi bergantung pada transparansi dan akuntabilitas pelaksana proyek agar tak sekadar menjadi simbol pembangunan tetapi benar-benar memberi manfaat sosial-ekonomi jangka panjang.
Dalam konteks Banten — yang dekat dengan lokasi Anda di South Tangerang — target jalan nasional dan tol ini berarti potensi peningkatan konektivitas lokal cukup besar. Ruas-ruas tol baru atau pengembangan jaringan jalan bisa membuka akses lebih cepat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menumbuhkan pusat-pusat aktivitas baru.
Baca Juga:
Ada Udang di Balik Batu? Prades Terjaring Validasi PPPK di Lebak Bikin Heboh!
Secara garis besar, meskipun target 86.206 km teramat ambisius, pemerintah memilih untuk menetapkan peta jalan jangka panjang yang jelas, dengan dasar kebijakan dan skema pendanaan yang realistis. Jika semua jalan yang direncanakan bisa terealisasi hingga 2040, infrastruktur transportasi Indonesia akan mengalami transformasi besar — memperkuat fondasi ekonomi, sosial, dan mobilitas rakyat di seluruh pelosok negeri.
